Jakarta — pttogel Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali menjadi sorotan setelah memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatannya dalam proses pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hasto dicecar soal dugaan bahwa ia menalangi dana sebesar Rp1,5 miliar untuk memuluskan langkah Harun Masiku sebagai anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas.
Isu ini menjadi perhatian publik karena kasus Harun Masiku sendiri telah menjadi misteri selama bertahun-tahun. Buronan KPK itu hingga kini belum ditemukan sejak kabur pada awal 2020, setelah namanya terseret dalam skandal suap PAW bersama mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
baca juga: 13-drama-korea-termahal-sepanjang-masa-ada-yang-berujung-flop
Pengakuan Hasto: Bantahan dan Penjelasan
Dihadapan penyidik, Hasto dengan tegas membantah bahwa dirinya pernah menalangi dana sebesar Rp1,5 miliar untuk proses PAW Harun Masiku. Ia menyebut bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan cenderung tendensius.
“Saya tegaskan, saya tidak pernah mengeluarkan uang, apalagi sebesar itu, untuk kepentingan Harun Masiku atau urusan PAW. PDI Perjuangan memiliki mekanisme internal yang ketat dalam mengusulkan nama calon PAW, dan tidak ada praktik talangan atau uang sogok-menyogok di dalamnya,” ujar Hasto kepada media usai diperiksa selama lebih dari 10 jam di Gedung Merah Putih KPK.
Menurutnya, tuduhan ini mencemarkan nama baik dan menyesatkan publik. Ia juga meminta agar seluruh pihak berpegang pada asas praduga tak bersalah dan tidak menyeret institusi partai ke dalam pusaran isu yang belum terbukti kebenarannya.
Keterlibatan Kusnadi dan Barang Bukti yang Disita
Sebelumnya, dalam proses penyidikan, KPK juga sempat menggeledah ruang kerja dan rumah staf pribadi Hasto, Kusnadi. Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah barang termasuk dokumen, ponsel, dan bahkan buku tabungan. Penggeledahan itu disebut berkaitan dengan penyelidikan dugaan peran aktif Hasto dalam mendorong PAW Harun Masiku.
Namun Hasto menyayangkan tindakan KPK terhadap Kusnadi yang menurutnya hanya pegawai administrasi biasa. “Kusnadi hanya staf saya. Dia tidak tahu-menahu tentang hal-hal besar yang dituduhkan kepada saya. Memaksa dia untuk memberikan keterangan yang tidak diketahuinya adalah bentuk tekanan,” tambah Hasto.
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa proses hukum sedang digunakan sebagai alat politik untuk menyerang pihak-pihak tertentu menjelang tahun politik.
KPK: Semua Berdasarkan Fakta Hukum
Menanggapi bantahan Hasto, KPK menyatakan bahwa seluruh proses penyidikan berjalan berdasarkan alat bukti yang sah dan prosedur yang berlaku. Juru bicara KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa lembaganya tidak akan gegabah menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa cukup bukti.
“Semua pertanyaan dalam pemeriksaan memiliki dasar hukum dan kaitan langsung dengan perkara. Kami tidak akan memperkarakan seseorang hanya berdasarkan asumsi. Kalau memang ada dugaan dana Rp1,5 miliar yang mengalir, maka kami akan telusuri sumber, aliran, dan siapa saja yang terlibat,” kata Ali.
Ali juga menambahkan bahwa penyidikan ini masih berkembang dan keterlibatan Hasto maupun pihak lain belum bisa dipastikan hingga penyelidikan tuntas.
Isu Politik dan Seruan Transparansi
Kasus Harun Masiku telah lama menjadi luka bagi citra pemberantasan korupsi di Indonesia. Nama-nama besar dari partai politik turut terseret, namun Harun sendiri tak kunjung ditemukan. Banyak pihak menduga bahwa ada kekuatan besar yang melindunginya.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan bahwa keterlibatan Hasto—jika terbukti—akan menjadi pukulan telak bagi PDI Perjuangan sebagai partai penguasa. “Jika benar ada aliran dana dari petinggi partai untuk memuluskan PAW, maka ini akan membuka borok praktik transaksional di balik proses pengisian kursi DPR,” ujar Adi.
Ia pun menyerukan agar semua pihak, termasuk parpol, bersikap lebih transparan dan bertanggung jawab. “Kalau memang tidak terlibat, maka bantu KPK buka semua data. Tapi kalau terlibat, ya jangan berlindung di balik dalih hukum atau posisi politik,” tegasnya.
Penutup: Jalan Panjang Kasus Harun Masiku
Kasus PAW Harun Masiku adalah ironi besar dalam sistem politik Indonesia. Ketika sistem seharusnya bersandar pada meritokrasi dan aturan hukum, justru yang terjadi adalah lobi politik, uang, dan kekuasaan yang menjadi penentu.
Kini, sorotan kembali tertuju kepada Hasto Kristiyanto. Apakah benar ia terlibat dalam memuluskan langkah Harun Masiku? Atau ini hanyalah bagian dari dinamika politik menjelang Pemilu?
Publik menunggu, dan sejarah akan mencatat, apakah kebenaran mampu mengalahkan kuasa politik. Yang jelas, kasus ini belum selesai, dan KPK masih terus menggali fakta-fakta di balik layar.
sumber artikel: www.igengaming.com